IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA
·
Implementasi
Wawasan Nusantara Dalam Segala Aspek
·
Implementasi
Wawasan Nusantara dalam Kehidupan Nasional. Penerapan Wawasan Nusantara harus
tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa
mendahulukan kepentingan negara.
·
Implementasi
dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
merata dan adil.
·
Implementasi
wawasan nusantara dalam bidang politik
Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang
diatur dalam undang – undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan
UU Pemilihan Presiden.Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan
mementingkan persatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh
bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga
negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang
dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah
(perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembangkan sikap hak asasi
manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan
bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik
terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat
kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam
kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan
wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
·
Implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan social
Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam kehidupan sosial, yaitu:
1. Mengembangkan kehidupan bangsa yang
serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun
daerah.
2. Pengembangan budaya Indonesia,
untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan
pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.
·
Implementasi dalam
kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang
mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan
yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
·
Implementasi
wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan
Beberapa hal yang perlu diperhatikan
dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu:
1. Kegiatan pembangunan
pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara
untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga
negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan
disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar
kemiliteran.
2. Membangun rasa persatuan, sehingga
ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa
persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat
antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
3. Membangun TNI yang
profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang
memadai bagi kegiatan pengamanan
wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
Contoh Konkrit Implementasi Wawasan
Nusantara dalam Aspek Kehidupan Nasional, Politik, Social, Budaya, Pertahanan
dan Keamanan.
1. Di Bidang Ideologi
Dapat diartikan sebagai kondisi
dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini diartikan mengandung
keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi
segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun
dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan
ideologi bangsa dan negara Indonesia.
2. Di Bidang Ekonomi
Implementasi atau penerapan wawasan
nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak
dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi
pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh.
Dalam bidang ekonomi, implementasi
wawasan nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin
pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan
merata. Di samping itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan
sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara
timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Prinsip-prinsip implementasi wawasan
nusantara dalam bidang ekonomi yaitu :
1) Kekayaan di wilayah nusantara, baik
potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi
kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.
2) Tingkat perkembangan ekonomi harus
serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang
dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
3) Kehidupan perekonomian di seluruh
wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas
kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang
sebesar-besarnya.
Contoh
implementasi wawasan nusantara dalam
bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah
dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran
daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan
pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi:
1) Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10%
untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
2) Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah.
3) Hasil kehutanan, pertambangan umum
dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah.
4) Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat,
15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah. Bahkan,
porsi daerah ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi Umum” yang dialokasikan
untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya adalah
25% dari penerimaan dalam negeri APBN, sebagai perimbangan.
Di Bidang Politik
Wawasan Nusantara adalah konsep
politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan
wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di
bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa
dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional
yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan
keamanan yang berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD
1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang
merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan
perjuangan nasional.
Wawasan Nusantara sebagai konsepsi
politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa
Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun
1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara
kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember
1957
Di Bidang Sosial Budaya
Budaya atau kebudayaan secara
etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia.
Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa, dan karsa (budi, perasaan dan
kehendak). Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh
keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial
diantara angota-anggotanya. Secara universal kebudayaan masyarakat yang
heterogen mempunyai unsur-unsur yang sama:
1. Sistem religi dan upacara keagamaan
sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
2. Sistem pengetahuan
3. Bahasa
4. Keserasian
5. Sistem mata pencaharian
6. Sistem teknologi dan peralatan
Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan
merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat yang bersangkutan.
Artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta merta
mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya.
Berdasarkan ciri dan sifat kebudayaan
serta kondisi dan konstelasi geografi. Masyarakat Indonesia sangat heterogen
dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih
kesadaran nasional masyarakat relatif rendah sejalan dengan terbatasnya
masyarakat terdidik.
Besarnya potensi antar golongan
masyarakat yang setiap saat membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa
semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses
sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuk saling
membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing serta mau menerima dan
memberi.
Proses sosial dalam upaya menjaga
persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara
pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat
beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara
harmonis.
Di Bidang Pertahanan Keamanan
Implementasi wawasan nusantara dalam
kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air
dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga
negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela
negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga
negara indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman antara lain
1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau
atau satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan
negara.
2. Tiap-tiap warga negara mempunyai
hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan
Negara dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.
Tantangan Implementasi Wawasan
Nusantara
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa
kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang
mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong
terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di
bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Apabila kita
menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan
itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal
itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan
nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah
perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan
kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu
bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa.
Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang
tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
Aspek Ekonomi
Satu kesatuan ekonomi dengan
berdasarkan atas asas usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam satu sistem
ekonomi kerakyatan.
Perwujkudan kepulauan nusantara
sebagai satu kesatuan ekonomi yang meliputi;
a. Kekayaan di wilayah nusantara
secara potensial dan efektif menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa secara merata.
b. Tingkat perkembangan ekonomi harus
seimbang dan serasi diseluruh daerah dalam wilayah Indonesia.
c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah
nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam
system ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Aspek Ideologi
Secara ideologis-konstitusional,
bangsa Indonesia berdasarkan pada nilainilai Pancasila dan UUD 1945, yang
secara subtantif (isinya), dapat memberi arah pandang kemajemukan bangsa
Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
Aspek Politik
Satu kesatuan politik, dalam arti satu
UUD dan politik pelaksanaannya serta satu ideologi dan identitas nasional.
Perwujudan kepulauan nusantara sebagai
satu kesatuan politik, yang meliputi:
a. Kebulatan wilayah dengan segala
isinya merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia
b. Keanekaragaman suku, budaya, dan
bahasa daerah, serta agama yang dianutnya tetap dalam kesatuan bangsa Indonesia
c. Secara psikologis, bangsa Indonesia
merasa satu persaudaraan, senasib dan seperjuangan, sebangsa dan setanah air
dalam mencapai cita-cita bangsa.
d. Pancasila merupakan dasar falsafah
dan ideology yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia menuju tercapainya suatu
cita-cita nasional.
Aspek Sosial Budaya
Untuk mempercepat tercapainya tujuan
wawasan Nusantara, disamping implementasi seperti yang telah disebutkan diatas,
perlu juga dilakukan pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh
masyarakat Indonesia. Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan
dengan cara berikut
1. Menurut sifat atau cara
penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:
a. Langsung yang terdiri dari ceramah,
diskusi, dialog, tatap muka
b. Tidak langsung, yang terdiri dari
media elektronik dan media cetak
2. Menurut metode penyampaian yang
berupa :
a. Keteladanan. Melalui metode
penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya
serutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak
mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.
b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan
formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman
kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di semua strata dan
bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan
non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan
organisasi kemasyarakatan.
c. Komunikasi. Tujuan yang ingin
dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah
tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakn iklim
saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga
terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.
d. Integrasi.tujuan yang ingin dicapai
dari pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara melalui metode ini adalah
terjalinnya pemahaman tentang wawasan nusantara akan membatasi sumber konflik
di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang dan
akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan
cita-cita tujuan nasional.
Aspek Pertahanan Keamanan
Wawasan Nasional bangsa Indonesia
adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan
nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi
yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat
berjalan dengan sukses. Oleh karena itu diperlukan suatu konsepsi Ketahanan
Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dan dapat dikatakan
bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar
yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan barbangsa
dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.
Dalam melaksanakan pemasyarakatan,
lingkup materi wawasan nusantara yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan
tingkat, jenis, serta lingkungan pendidikan agar materi yang disampaikan
tersebut dapat mengerti dan dipahami.
Solusi
Implementasi Wawasan Nusantara
Tercermin pada pola pikir, pola sikap
dan tindakan yang mendahulukan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi
atau kelompok.
a.Politik menciptakan iklim
penyelenggara Negara yang sehat dan dinamis serta mewujudkan pemerintahan yang
kuat, aspiratif, dan dipercaya.
b.Ekonomi menciptakan tatanan ekonomi
yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan kemakmuran
rakyat yang adil.
c.Sosial Budaya menciptakan sikap
batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk
perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang
Pencipta.
d.Pertahanan Keamanan menumbuhkan
kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara pada setiap Warga
Negara Indonesia.
Kasus Ambalat
Satgas Marinir Ambalat Akan Bangun
Tugu Perbatasan 27 Mei 2012, Nunukan: Satuan tugas Marinir Ambalat XIV yang
saat ini bertugas di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur akan
membangun Monumen Tugu “Garuda Perkasa” di perbatasan Indonesia-Malaysia. Tugu
ini dimaksudkan untuk mempererat dan memperkokoh nilai-nilai nasionlaisme dan
patriotisme bagi masyarakat di Pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan antar
dua negara, kata Komandan Satgas Marinir Ambalat XIV Pulau Sebatik, Kapten
Marinir Suherman di Sebatik, Sabtu. Monumen tersebut direncanakan akan dibangun
bersama dengan masyarakat wilayah perbatasan Pulau Sebatik yang dimotori oleh
prajurit Marinir TNI Angkatan Laut (AL). Menurut Suherman untuk sementara ini
lokasi pembangunannya direncanakan berdekatan dengan kantor Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara Kabupaten Nunukan.”Ada
dua alternatif untuk menjadi lokasi pembangunan,” ucapnya. Mengenai penentuan
terakhir lokasi pembangunan tugu ini, akan dirapatkan kembali dengan para unsur
musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) pada kedua kecamatan tersebut. Masalah
perencanaan ini, lanjut Suherman, telah dikoordinasikan pula dengan para tokoh
masyarakat, pengusaha di Pulau Sebatik ini berkaitan dengan pendanaannya.
Pembangunan tugu ini merupakan monumental bagi masyarakat wilayah perbatasan di
Pulau Sebatik agar lebih mencintai tanah airnya. Ia mengakui selama bertugas
menjaga wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik, ternyata
ketergantungan masyarakat Sebatik ke Tawau Malaysia sangat tinggi. “Kami ingin
menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat Pulau Sebatik. Karena
saya lihat akibat ketergantungan ekonomi dengan Malaysia sangat tinggi sehingga
dimungkinkan melunturnya rasa nasionalismenya,” katanya. Sumber: ANTARA News
Kaltim
Kronologi ambalat
• Tahun 1967 Pertama kali dilakukan
pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia kedua belah pihak
akhirnya sepakat
• 27 Oktober 1969 Dilakukan penanda
tanganan perjanjian antara Indonesia dan Malaysia disebut sebagai Perjanjian
Tapal Batas Kontinental Indonesia – Malaysia, kedua negara masing2 melakukan
ratifikasi pada 7 November 1969.
• Tahun 1969 Malaysia membuat peta
baru yang memasukan pulau Sipadan, Ligitan dan Batu Puteh (Pedra blanca)
tentunya hal ini membingungkan Indonesia dan Singapura dan pada akhirnya
Indonesia maupun Singapura tidak mengakui peta baru Malaysia tersebut.
• Insiden penyerempetan kapal
Indonesia dan Malaysia 2005, Insiden penyerempetan kedua kapal ini merupakan
bagian dari pertikaian perbatasan di kawasan Ambalat yang kaya minyak dan gas.
• 8 April 2005 Kapal Indonesia Tedong
Naga menyerempet kapal Malaysia Diraja Rencong sebanyak tiga kali di perairan
Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Indonesia
merupakanKekayaan minyak dan gas negara kepulauan di Ambalat Ancaman dan
tantangan bagi keutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan Hubungan ambalat
dengan wasantara Fungsi dan tujuan Wasantara Implementasi bidang keamanan dan
pertahanan Menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia.
Hubungan dengan Pancasila 1. 2. 3. 4.
Ketuhanan yang Maha Esa Kemanuasiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Solusi
a. Melakukan diplomasi secara
bilateral
b. Bila tidak bisa secara bilateral
kita dapat menyelesaikannya dengan mediator, arbitrator dan mekanisme regional
sesuai dengan Piagam PBB pasal 33 tentang Hukum Laut Internasional.
c. Menggunakan metode joint
development
d. Perbaiki dan depositkan PP nomor
38/2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik garis Pangkal kepulauan
Indonesia ke Sekjend PBB sebagai bukti penguasaan wilayah
e. Hindari peperangan
Kehidupan ekonomi
Wilayah nusantara mempunyai potensi
ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan
tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk
dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi
harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian.
Pembangunan ekonomi harus
memperhatikan keadilan dan keseimbangan antardaerah. Oleh sebab itu, dengan
adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
Pembangunan ekonomi harus melibatkan
partisipasi rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam
pengembangan usaha kecil.
Kehidupan politik
Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan nusantara, yaitu:
Pelaksanaan kehidupan politik yang
diatur dalam undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan
UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum
dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden,
anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan
keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat
dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh
bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga
negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang
dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah
(perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
Mengembagkan sikap hak asasi manusia
dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg
berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
Memperkuat komitmen politik terhadap
partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan
dan kesatuan.
Meningkatkan peran Indonesia dalam
kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan
wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
Kehidupan sosial
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
kehidupan sosial, yaitu :
Mengembangkan kehidupan bangsa yang
serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun
daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program
wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
Pengembangan budaya Indonesia, untuk
melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang
memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah.